Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2018

PENDAMPINGAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN LKjIP KABUPATEN BIMA

Gambar
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di jajaran  Pemkab Bima , Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer yang didampingi perwakilan sepuluh OPD lingkup Pemkab Bima dan Sekretariat Daerah menemui pejabat di lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia di Jakarta. Rombongan Wakil Bupati diterima oleh Muhammad Yusuf Ateh, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kemenpan RB. ‌ Silaturahmi dan konsultasi  dengan   Deputi  Kementrian PAN RB itu dalam rangka perbaikan angka pencapaian kinerja pemerintah yang berbasis kinerja. Nilai laporan Kinerja Pemkab Bima masih CC dan kurang 2 point lagi untuk mendapatkan nilai B. Muhammad Yusuf Ateh mengemukakan, akuntabilitas kinerja itu dicapai apabila pemerintah mengelola keuangan berbasis kinerja, sehingga  mempunyai manfaat baik untuk kemakmuran masyarakat. ‌ Semakin tinggi nilainya, maka semakin nampak manfaatn...

PENDAMPINGAN KEGIATAN TA.2018 DINAS PUPR KAB.BIMA OLEH TIM TP4D

Gambar
Sesuai dengan amatat UU no. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 38/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KEPJA No. KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, PERJA No. PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4D Kejaksaan Republik Indonesia, PERJA No. PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. sebagaimana telah diubah dengan PERJA No. PER-006/A/JA/01/2011, INSJA No. INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia beserta Turunannya, maka ...